PKN : Konferensi Malino

Konferensi Malino

          Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan tekan politik dan militer di Indonesia. Tekan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino, yang bertujuan untuuk membentuk Negara Negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Disamping itu, di Pangkal Pinang diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 Juli 1946. Diharapkan daerah daerah ini akan mendukng Belanda dalam pembentukan Negara federasi. Di samping itu, Belanda juga terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian kadar permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Namun usaha usaha diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh tanggal 14 Oktober 1946 tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha usaha perundingan pun terus diupayakan.
          Setelah perjanjian Linggarjati Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan pemerintah federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Tindakan Van Mook itu menimbulkan kegelisahan di kalangan negara negara bagian yang tidak terwakili dalam susunan pemerintahan. Pada kenyataannya pemerintah federal yang didirikan Van Mook itu tidak beda pemerintah Hindia Belanda. Untuk itulah negara negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei – Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri oleh empat nedara federal yang sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, dan Negara Madura. Juga dihadiri oleh daerah daerah otonom seperti, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau dan Jawa Tengah. Sebagai ketua adalah Mr. T. Bahriun dari Negara Sumatera Timur.
          Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor federal Overleg (BFO), yaitu suatu pertemuan untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO it adalah Ida Agung Gade Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur, juga R. T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasundan. BFO itu dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat dari perkembangan ploiti antara Belanda dan RI yang juga berpengaruh pada perkembangan negara negara bagian. Pertemuan Bandung juga dirancang untuk dijadikan pemerintah peralihan yang lebih baik daripada pemerintahan Federal sementara buatan Van Mook.